Jukir di Medan Protes Parkir Berlangganan: Kami Dipaksa Jual Stiker
Harianbisnis.com, Medan- Para juru parkir (jukir) di Kota Medan mendesak Wali Kota Medan Bobby Nasution membatalkan parkir berlangganan.
Pasalnya, parkir berlangganan telah mengurangi pendapatan para jukir.
Hal tersebut disampaikan para jukir saat mengelar aksi unjuk rasa, Senin (29/7) di Gedung DPRD Kota Medan.
“Kami menolak adanya parkir berlangganan di Kota Medan. Pendapatan kami saat ini telah berkurang dan kami kehilangan mata pencaharian karena masuknya jukir- jukir baru dari pihak Dishub Medan,” ucap sejumlah jukir dalam orasinya.
Juga dikatakan para jukir, saat ini juga dipaksa untuk menjual stiker parkir berlangganan.
“Kami para jukir dipaksa untuk jual stiker berlangganan, tapi ketika ditanya gaji pihak Dishub Kota Medan tidak memberikan jawaban. Dan ada rekan kami saat menerima yang awalnya dijanjikan Rp 2, 2 juta tapi malah dipotong menjadi Rp 1,9 juta,” kata para jukir.
Dalam aksinya di DPRD Medan kalangan jukir meminta agar parkir berlangganan dapat disikapi karena telah menimbulkan keresahan tidak hanya jukir, tapi masyarakat.
Jangan Ada Negara Dalam Negara
Aksi massa ini diterima, Anggota DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak yang mengatakan bahwa soal parkir berlangganan telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
“Untuk parkir berlangganan ini kami di Komisi IV DPRD Medan belum lama ini sudah kami bahas, tapi sangat kami sayangkan Iswar Lubis sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hadir,” ucap anggota Komisi IV DPRD Medan.
“Sistem parkir berlangganan juga telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Karena masyarakat diluar Kota Medan tidak bisa parkir dengan alasan tidak ada stiker berlangganan yang berujung kepada keributan. Bagaimana jika warga Medan parkir di Aceh nantinya dilarang. Ini jelas negara dalam negara,” ucap Paul.
Politisi PDI Perjuangan itu, berharap agar parkir berlangganan tersebut harus segera dievaluasi.
“Pemko Medan melalui saudara Wali Kota Medan apakah tidak kasihan kepada rakyatnya. Sekarang imbas parkir berlangganan sudah membuat kegaduhan harusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu,” kata Paul.
Ditempat yang sama, Rudianto Simangungsong dari Komisi I DPRD Medan agar Pemko Medan menyatakan bahwa persoalan parkir berlangganan tersebut sudah menimbulkan keributan bagi kalangan jukir dan masyarakat.
“Parkir berlangganan ini telah memicu pertengkaran. Ini akibat tidak dilakukan tahapan kajian. Dan persoalan ini sudah menjadi masalah nasional,” ucapnya.
Dalam hal ini baik Paul Mei Anton Simanjuntak dan Rudianto Simangusong meminta agar kalangan jukir membuat surat secara resmi agar digelar RDP.
“Buat surat secara resmi apa saja poin-point yang menjadi tuntutan bapak dan ibu.Kita agar panggil Dishub untuk digelar rapat dengar pendapat,” ucap Paul seraya mengingakan Dishub tidak merekut jukir baru untuk menghindari konflik dilapangan.
Aksi massa ini akhirnya membubarkan diri dan melanjutkan aksi ke Pemko Medan. (Rom/hbc)
