Robi Barus Usul Honor Kepling Naik
Harianbisnis.com, Medan- Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Medan, Robi Barus, mengaku siap memperjuangkan kenaikan honor Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan, dengan mengusulkannya kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Ia berharap, kenaikan honor itu dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para kepling di Kota Medan. Peningkatan kesejahteraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja para kepling sebagai ujung tombak seluruh program pemerintah, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumut, hingga Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Jalan Karya Bakti/ Jalan Darussalam, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Minggu (28/5).
“Untuk itu, saya bersama Fraksi PDIP DPRD Medan akan mengusulkan kenaikan honor kepala lingkungan kepada Pemko Medan. Kita berharap, kesejahteraan para kepling di Kota Medan bisa meningkat,” ucap Robi Barus.
Dihadapan sejumlah kepling, dan ratusan warga yang hadir pada kegiatan itu, Robi menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang ada, kepling memiliki gaji yang sama seperti Pekerja Harian Lepas (PHL) atau honorer di lingkungan Pemko Medan. Akan tetapi, kepling memiliki jam kerja yang jauh lebih panjang.
“Tugas kepling ini paling berat, tidak ada jam kerjanya. Situasi kita di Kota Medan membuat mereka harus bekerja ekstra. Dari sisi gaji mereka sama dengan honorer, maka kita akan perjuangkan agar para kepling ini bisa mendapatkan tunjangan-tunjangan yang membantu biaya operasional sekaligus menambah penghasilan mereka,” ujar Ketua Komisi I DPRD Medan tersebut.
Dikatakan Robi yang pernah mengabdi sebagai kepling di Kota Medan selama 20 tahun tersebut, usulan kenaikan honor para kepling di Kota Medan bukan lah hal yang berlebihan. Selain dari jam kerjanya yang tidak mengenal waktu, kepling juga merupakan perangkat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Untuk itu, kita di DPRD Medan siap membantu membuat regulasinya agar ada tunjangan-tunjangan yang membuat penghasilan kepling bertambah,” katanya.
Pun begitu, Robi menekankan kepada seluruh kepling bahwa menjadi kepling adalah sebuah pengabdian. Pasalnya, kepling merupakan pelayan masyarakat yang harus siap bekerja dalam memastikan jalannya program-program pemerintah hingga dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau tidak mau melayani, tidak usah jadi kepling,” tegasnya.
Ia pun menegaskan kepada setiap kepling untuk tidak coba-coba melakukan pungutan liar (pungli) kepada warga.
Pasalnya, Pemko Medan telah memberikan sejumlah contoh sanksi tegas kepada kepling yang kedapatan melakukan pungli dengan alasan apapun.
“Pak wali tegas soal pungli, setiap kepling yang pungli pasti langsung dicopot. Tidak ada alasan kepling untuk pungli, sebab menjadi kepling adalah pengabdian. Maka masyarakat kita persilakan untuk melapor apabila ada melihat ataupun menjadi korban pungli dari oknum kepling, akan kita tindak tegas,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Robi pun menjelaskan bahwa Perda Kota Medan No.9/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan merupakan inisiatif dari DPRD.
Saat itu, Robi Barus merupakan Ketua Pansus Perda tersebut.
Perda tersebut pun telah ditindaklanjuti Wali Kota Medan, Bobby Nasution dengan menerbitkan Perwal No.21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagai petunjuk teknis (juknis) Perda No.9/2017.
“Semangat dari Perda ini adalah keinginan kita yang ingin menciptakan kepling yang benar-benar mau melayani masyarakat, marena selama ini kita sering mendengar keluhan masyarakat atas kinerja keplingnya,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, sejumlah warga menyampaikan aspirasinya kepada Robi Barus.
Adapun berbagai keluhan tersebut mulai dari banyaknya tiang dan kabel vendor wifi yang merusak estetika dan membahayakan masyarakat, jalan rusak, ketiadaan lampu jalan di lingkungan permukiman warga, hingga honor kader posyandu.
Menanggapi hal itu, Robi Barus pun mengaku akan menindakanjutinya dengan pihak terkait.
“Ini akan menjadi bahan saya di DPRD Medan, akan kita koordinasikan agar masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan.Apalagi soal kabel wifi ini sakit mata melihatnya termasuk dilingkungan tempat saya tinggal, kita akan pertanyakan.Untuk honor kader posyandu ini pun menjadi perhatian kita untuk disampaikan kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution ,” tutupnya. (Rom/hbc)
