Purbaya Kena Reshuffle, Pengelolaan Anggaran Kedepan Jadi Sorotan
Harianbisnis.com, Medan- Sangat mengejutkan saat Presiden justru mereshuffle Menteri Keuangan Purbaya dan menggantinya dengan wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Menkeu yang baru bukan orang baru di kementerian keuangan. Sehingga track record maupun latar belakanganya dinilai mumpuni dan berpengalaman dalam pengelolaan anggaran.
“Tentunya masyarakat saat ini menaruh harapan dengan pergantian Menteri keuangan yang baru pengelolaan fiskal bisa menjadi lebih prudent atau lebih hati-hati. Bisa membuat skala prioritas pengeluaran yang bisa memberikan dampak ekonomi luas (multiplier effect). Alokasi pengeluaran bisa lebih diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam hal pengendalian harga,” terang ekonom Gunawan Benjamin.
Dituturkannya, menteri keuangan yang baru diharapkan juga bisa menselaraskan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal di tanah air. Harapannya pengelolaan anggaran bisa dilakukan tanpa banyak bergantung pada penerbitan surat hutang. Karena sekalipun seakan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi dengan likuiditas yang dipaksakan memadai.
“Namun kebijakan tersebut jika tanpa dibarengi dengan alokasi anggaran pada proyek yang bernilai strategis dan memberikan banyak rintisan manfaat ke masyarakat. Maka yang terjadi adalah penambahan beban hutang dalam jangka panjang, dan membuat ruang gerak APBN kedepan menjadi lebih sempit dan berpotensi membuat APBN lebih banyak dihabiskan untuk bayar bunga dan pokok hutang,” ungkapnya.
Selanjutnya, Menkeu yang baru harus lebih reaistis dalam melihat keadaan masyarakat sesungguhnya. Sehingga nantinya akan membuat postur anggaran yang lebih realistis dengan kebutuhan masyarakat. Asumsi pertumbuhan, inflasi, serapan pajak, nilai tukar Rupiah, hingga pertumbuhan ekonomi bisa dibuat dengan angka yang feasible atau masuk akal.
Bukan asumsi angka yang lebih mencerminkan harapan ketimbang target yang bisa direalisaiskan. Dan yang paling penting adalah bahwa Menteri ini pekerjaannya sebagai pembantu Presiden. Mandat dari Presiden ini akan menentukan arah kebijakan Menteri. Sebaiknya Menteri Keuangan diberikan keleluasaan untuk memberikan ulasan baik buruk dari rencana keuangan pemerintah.
“Buka komunikasi dua arah, sehingga membuka kesempatan bagi Presiden untuk menerima masukan baik buruk sebuah rencana dari bawahannya. Karena Menteri ini juga bekerja atas mandat dari Presiden. Yang penting Menteri bukan hanya sebagai eksekutor dari program yang dicanangkan Presiden, namun Menkeu bisa menjadi penyeimbang Presiden dalam setipa kebijakan yang diambil,” pungkasnya. (Ram/hbc/rel)
