Junimart akan Surati Jokowi Terkait Kejahatan di Sumut yang Sangat Meresahkan
Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang minta Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Irjen Pol. Panca Putra Simanjuntak dan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut).
Dia juga akan menyurati Presiden Jokowi perihal tingkat kejahatan di Sumut yang semakin meresahkan masyarakat.
Menurut Junimart, ada 3 kasus yang indeksnya masih tinggi dan meresahkan masyarakat Sumut. Padahal Irjen Panca sudah 2 tahun lebih menjabat sebagai Kapolda Sumut, tapi 3 kasus itu tak juga menurun bahkan cenderung makin meresahkan masyarakat.
“3 kasus yang masih marak di Sumut itu narkoba, judi dan mafia pertanahan. Saat ini semakin marak dan “terpelihara” di Sumut. Yang saya sampaikan ini fakta dan nyata. Ada apa dengan Kapolri tetap bertahan, mempertahankan Kapolda Sumut yang menjabat sudah lebih dari 2 tahun ini,” ujar Junimart melalui pesan digital, Kamis (11/5/2023).
Dia menerangkan, permainan dan sindikasi narkoba terindikasi melibatkan oknum Kepolisian dan Oknum Lapas yang terpelihara rapi.
“Sepertinya ada pembiaran yang bentuknya TSM (Terstruktur-Sistemik-Massif) khususnya di Sumut. Penggelapan dugaan hasil tangkapan sabu bukan yang pertama di Sumut,” ucap anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara ini.
Kasus narkoba teranyar, sebanyak sembilan personel Ditresnarkoba Polda Sumut dilaporkan ke Div Propam Mabes Polri karena diduga gelapkan 12 Kilogram barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan kurir sabu-sabu di Aceh.
“Saya kembali menegaskan komitmen dan konsistensi Kapolri dengan taglinenya yang luarbiasa yaitu PRESISI. Evaluasi dan copot Kapolda Sumut yang gagal total menjalankan kerja kerja yanmas, penegakan hukum dan penindakan terhadap oknum Penegak Hukum,” tegas Junimart.
Dia berujur akan melaporkan terkait tindak kejahatan di Sumut kepada Presiden Jokowi. Hal tersebut dilakukan agar Pemerintah Pusat turut andil dalam menurunkan tingkat kejahatan di Sumut.
“Sebagai pelayan rakyat dari Sumut, saya akan bersurat resmi kepada Presiden Jokowi menyangkut carut-marutnya penegakan hukum di Sumut,” pungkas Junimart.
