Masih Banyak Rakyat Susah, Fraksi PSI DPRD Medan Tolak Ranperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Harianbisnis.com, Medan- Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH, mengatakan pihaknya menolak terhadap usulan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan, tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
Sebab, pembentukan Ranperda dimaksud tidak begitu urgen dan lebih bagus anggaran untuk Perda diperuntukkan keperluan pengentasan kemiskinan bagi warga Kota Medan.
“Masih banyak warga Kota Medan yang susah. Itu aja dulu diurusi dan anggaran itu untuk membantu rakyat miskin,” ujar Henri Jhon Hutagalung kepada wartawan usai menyampaikan pendapat Fraksinya di ruang paripurna, Selasa (11/11/2025).
Memang dari 9 Fraksi di DPRD Medan, hanya Fraksi PSI yang menolak total usulan pembentukan Pansus, 3 Fraksi yakni PKS, Partai Demokrat dan PAN-Perindo menyarankan agar Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimasukkan dalam Tata Tertib DPRD Medan tidak perlu Ranperda, artinya, Tatib dewan direvisi.
Sedangkan 4 Fraksi yakni PDI P, Gerindra, Golkar dan Hanura-PKB setuju untuk dibentuk Pansus Ranperda.
Fraksi Nasdem Absen
Sedangkan Fraksi Nasdem tidak ada memberikan pendapat dan tidak satu pun anggota DPRD Medan yang hadir saat paripurna.
Pada hal, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan Afif Abdullah merupakan tim pengusul untuk dibentuknya Rabperda Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan. Ketika dikonfirnasi melalui WA, Adif Abdillah tidak menjawab pertanyaan wartawan.
Diketahui dalam pemandangan Fraksi PSI terhadap penjelasan pengusul terhadap Ranperda tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang disampaikan Henry Jhon Hutagalung di paripurna dewan.
Menyampaikan menolak dibentuk Pansus Ranperda dengan alasan, menyahuti kebijakan pemerintah pusat terhadap efisiensi anggaran.
Sedangkan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan sudah terlaksana dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi.
Selanjutnya, dikatakan anggaran lebih baik dipergunakan untuk perbaikan pemukiman kumuh dan bantuan langsung bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dan hal hal yang berhubungan untuk kepentingan masyarakat baik di bidang kesehatan dan pendidikan.(ROM)
