Anggaran Makan Rp 1,1 Miliar untuk Korban Banjir di Medan Diduga Tidak Tepat Sasaran
Harianbisnis.com, Medan- Dengan nada tinggi dan penuh emosi, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengingatkan Pemko Medan dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk tidak mengambil keuntungan ditengah kesusahan rakyat pasca terdampak bencana banjir.
Hal itu disampaikan Paul lantaran anggaran sebesar Rp1,1 miliar yang diperuntukkan untuk biaya makan warga, di pengungsian tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.
“Dari penjelasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan disediakan 6.000 bungkus nasi setiap hari, tapi tidak ada kita lihat nasi yang dibagi-bagi. Baik itu secara nyata ataupun viral di media sosial (medsos). Jadi di mana yang dibagi-bagi itu?,” tegas Paul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DLH, SDABMBK dan BPBD Medan, Senin (8/12/2025) petang.
Dalam hal ini, Paul berang karena kejadian banjir tanggal 27 Nopember lalu sampai sekarang belum ada bantuan sembako yang benar-benar asli dari anggaran Pemko Medan.
“Sudah 11 hari banjir BPBD masih mau akan belanja, padahal anggarannya sudah ada. Kan bisa dipakai entah darimana untuk hal-hal yang darurat. Pantaslah di lapangan gak ada bantuan Pemko kami lihat,” kata Paul Simanjuntak.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, kondisi masyarakat saat ini dalam kondisi sangat susah pasca banjir. Pemko Medan harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu kebutuhan selama masih berada di pengungsian.
“Jangan pula mengambil keuntungan di tengah kesusahan rakyat, kita minta data lengkapnya, segera. Secepatnya berikan ke kami (Komisi 4), kau mau tau juga. Karena jujur saja, kami (Anggota DPRD Kota Medan) juga turun membagi bantuan pribadi ke masyarakat, tapi tidak pernah melihat ada nasi yang dibagi-bagikan. Jadi kemana direalisasikan anggaran Rp1,1 miliar itu,” tegas Paul yang meminta BPK lakukan pengusutan.
Melihat jawaban yang “plin-plan” dari BPBD, Komisi 4 DPRD Medan akan meminta BPK mengaudit BPBD Medan. Karena selama banjir, anggota DPRD Medan juga menyalurkan bantuan dari kocek sendiri tapi tidak melihat ada bantuan dari BPBD.
“Kami curiga bantuan nasi bungkus tersebut, tidak ada data dan videonya. Anggaran ini harus diaudit BPK, kami merasa tidak benar kerja BPBD ini. Apalagi tanggap darurat tinggal satu hari lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Medan, Herbert Panjaitan, saat diwawancarai wartawan menjelaskan bahwa anggaran makan pengungsi sebesar Rp1,1 miliar tersebut berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT) Pemko Medan.
“Jadi pemberian nasi bungkus itu setiap hari sebanyak 6.000 bungkus, di mana pembagiannya pada pagi, siang dan malam hari masing-masing 2.000 bungkus. Pembagian ini berlangsung mulai tanggal 2-9 Desember 2025,” jelasnya.
Ia mengatakan, berdasarkan perencanaan setiap bungkus nasi itu seharga Rp35.000, namun yang dibelanjakan dengan harga Rp24.200.
“Untuk lauk nya saya juga kurang tau, karena bukan bidang saya yang melakukan pembelian. Jadi kalau lebih detail saya juga tidak bisa menjelaskan dan kurang etis,” katanya.
Herbert menyebut, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memberikan bantuan berupa tikar, tilam Palembang dan sarung kepada pengungsi.
“Jadi ada BTT tahap II sebesar Rp4,7 miliar yang rencananya akan dibelikan kebutuhan warga di pengungsian. Saat ini masih proses,” pungkasnya.
Namun, sayangnya saat diminta data distribusi nasi, Herbert mengatakan belum dapat mengetahui.
Lebih Cepat Damkar
Rasa kecewa juga diungkapkan anggota Komisi 4 lainnya seperti Edwin Sugesti Nasution, Lailatul Badri dan Jusuf Ginting Suka.
Edwin Sugesti Nasution mengatakan, mau kapan lagi sembako disalurkan, para korban sudah pada pulang ke rumah masing-masing.
Kekecewaan lain DPRD Medan adalah, minimnya peralatan penyelamatan yang dimiliki BPBD seperti perahu karet dan pelampung. Pada kejadian banjir, sangat sulit mengevakuasi korban banjir, untung asa bantuan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Damkar.
“Lebih cepat dan peduli Damkrat saat musibah dibandingkan BPBD,” tegas Paul kembali.
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Medan, Herbert Panjaitan, mengatakan bahwa peratalan dimiliki terbatas, terutama perahu karet ada beberapa bocor hingga Handy Talkie ( HT) rusak. (Rom/HBC)
