Kasus Korupai Jalan di Sumut, JPU Tuntut Kirun Tiga Tahun dan Anaknya Dua Tahun Setengah Penjara
Harianbisnis.com, Medan- Kasus korupsi jalan di Sumut yang menjaring anak buah Bobby Nasution, dalam hal ini Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting memasuki babak baru.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (5/11/2025), Direktur Utama (Dirut) PT Dalihan Na Tolu Grup dan PT Ronana Mora Grup (RMG), Muhammad Akhirun alias Kirun, dituntut tiga tahun penjara.
Sementara terdakwa Rayhan Dulasmi yang tidak lain adalah anaknya, dituntut hukuman 2 tahun 6 bulan, serta denda sebesar Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan.
Selain itu, Rayhan juga dituntut membayar denda sejumlah Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.
Keduanya terbukti menyuap sejumlah pejabat di Dinas PUPR dan BBPJN wilayah I Sumut senilai Rp 4 miliar termasuk kepada Topan Obaja Ginting.
”Menuntut terdakwa Kirun tiga tahun penjara dan anaknya Rayhan Piliang 2 tahun 6 bulan penjara,” kata Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno, mengutip sebait nota tuntutannya dibacakan dihadapan Majelis Hakim diketuai Khamozaro Waruwu.
Menurut Jaksa, perbuatan kedua terdakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999, telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
Dijelaskan Jaksa, kedua terdakwa secara aktif berkomunikasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan stafnya beserta Kadis PUPR Sumut selaku Pengguna Anggaran( PA) untuk mendapatkan proyek di lingkungan PUPR Sumut dan BBPJN Wilayah I sejak 2023-2025
Setelah mendapat angin segar, terdakwa Kirun dan Rayhan memberikan komitmen fee kepada pejabat PUPR dan BBPJN diantaranya memberi komitmen fee 1 persen kepada PPK dan 4 persen kepada Kadis PUPR
Rinciannya, untuk Rasuli Effendi selaku PPK di UPT Gunung Tua sudah menerima Rp 500 jutaan dan Topan Obaja Ginting sudah menerima Rp 50 juta bagian dari komitmen fee 4 persen dari nilai proyek
Sedang PPK 1.4 PJN wilayah I Helliyanto mendapat Rp 1,1 miliar, Munson Hutahuruk Rp 535 juta , Rahmat Parulian ( Kasatker) menerima Rp 250 juta dan Dicki Erlangga (Kasatker) menerima Rp 1,6 miliar termasuk Rp 300 juta untuk Stanley selaku Kepala BBPJN wilayah I
Akhirnya kedua terdakwa pada tahun 2025 memenangkan proyek Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp 96 miliar; dan Proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan di Satker PJN Wilayah 1 Sumut yakni
Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp 56,5 miliar
Serta preservasi Jalan Simpang Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp 17,5 miliar
Hal yang memberatkan perbuatan kedua terdakwa menghambat program pemerintah tentang pemberantasan korupsi.
Sedangkan yang meringankan kedua terdakwa, mengakui perbuatannya. Menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga khusus untuk Rayhan, masih muda.
Untuk mendengar nota pembelaan kedua terdakwa, sidang yang berlangsung di Ruang Utama PN Medan dilanjutkan Rabu (12/11/2025) mendatang.
Sebagaimana diketahui para terdakwa menyuap Topan Ginting dan sejumlah pejabat lainnya, senilai Rp 4 miliar agar dimenangkan menjadi pelaksana dua proyek, yakni Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu dengan pagu anggaran sebesar Rp 96 miliar dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot Rp 61,8 miliar.
Namun, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) hingga menjerat anak buah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, yakni Topan Obaja Putra Ginting (TOP). (Rom/hbc)
