Korwil Pride Sumut Desak Prabowo Segera Pecat Kepala BNPB dan Dirjen Gakum Kemenhut
Harianbisnis.com, Medan- Gelombang kritik menghantam Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Suharyanto, setelah ia mengeluarkan pernyataan yang dinilai publik sebagai nyeleneh, tidak sensitif, dan merendahkan penderitaan warga yang terdampak bencana besar di Sumatera.
Dalam kunjungannya ke posko penanganan darurat, Suharyanto dilaporkan menyebut bahwa situasi bencana “tidak separah yang diviralkan di media sosial” dan bahwa “publik terlalu mudah panik oleh unggahan dramatis.”
Pernyataan itu langsung memicu kemarahan warga, relawan, dan organisasi media. Banyak pihak menilai komentar tersebut melecehkan realitas lapangan di mana ribuan warga masih berjuang bertahan di tengah banjir, tanah longsor, dan kelangkaan bantuan logistik.
Tak hanya kepala BNPB yang disorot publik, Dwi Januanto Nugroho, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Dirjen Gakum) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga mendapat sorotan publik yang dengan mudah menyatakan kayu-kayu yang terbawa banjir bukan dari illegal logging, padahal dia belum mengecek langsung ke lokasi.
Koordinator Relawan Pride Sumatera Utara (Sumut) Erie Prasetyo dalam pernyataan pers mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto untuk segera memecat dua pejabat tersebut.
“Itu mereka berdua tidak ada empatinya. Ke lokasi saja belum, malah sudah memberi statmen yang menyakiti hati para korban yang terdampak bencana. Kami desan Presiden segera pecat mereka berdua,” tegas Erie di Medan, Senin (1/12/2025).
Erie Prasetyo yang juga Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kota Medan, menyampaikan saat ini warga sedang bergotong royong untuk membantu sesama masyarakat, jadi kalau ada pejabat yang tidak berempati lebih baik diam saja.
“Presiden harus bertindak. Bila para pejabat tidak mampu menunjukkan empati dan kepemimpinan, maka satu-satunya langkah tepat adalah mencopotnya segera. Ini bukan sekadar persoalan komunikasi ini soal integritas kemanusiaan dan profesionalitas dalam bekerja,” tegasnya.
Menurut JMSI Medan, pernyataan Suharyanto justru memperkeruh kondisi psikologis warga, terutama mereka yang masih terisolasi dan menunggu evakuasi. Mereka menilai bahwa seorang kepala lembaga penanggulangan bencana seharusnya menjadi figur yang menenangkan, bukan menciptakan kontroversi.
“Kami sedang tenggelam, bukan memainkan drama!. Saat ini para relawan dan warga sedang bergotong royong membantu para korban, media juga berperan sangat penting dalam menginformasikan kepada publik,” pungkas Erie. (Ram/HBC)
