Bedah Buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono Soroti Bobroknya Sistem Politik dan Ekologi

Harianbisnis.com, Medan – Jurnalis investigatif Dandhy Laksono kembali menyuarakan kegelisahannya dalam diskusi buku terbarunya bertajuk “Reset Indonesia”.

Bertempat di Serayu Café and Space pada Kamis (5/2/2026), diskusi ini mengupas tuntas urgensi pembenahan sistem politik yang dianggap sebagai akar dari berbagai krisis di tanah air.

Kegagalan Elit dan Politik Ekstraktif
Dandhy menilai carut-marutnya kepemimpinan nasional bukan terjadi tanpa sebab. Menurutnya, mekanisme politik saat ini justru menutup ruang bagi sosok berkualitas.

“Sistem politik kita melahirkan elit yang kualitasnya bisa kita lihat di media sosial; blunder, kebijakannya kacau, dan tidak mengerti prioritas. Itu semua lahir dari sistem politik seperti ini,” tegas Dandhy.

Ia juga memaparkan fenomena “duit cepat” di balik perusakan lingkungan. Biaya politik yang melambung tinggi memaksa para aktor politik bersandar pada sektor keruk-bumi.

“Negara lain sudah mulai berinovasi meninggalkan sektor ekstraktif, tapi di sini politisi butuh duit cepat. Maka ngeruk tambang, nebang hutan, dan perkebunan skala besar jadi pilihan. Praktik ini membuat Indonesia tidak akan bertahan lama karena kekayaan alamnya perlahan habis,” ungkapnya lugas.

Dinasti Politik dan Eksploitasi Wilayah
Kritik tajam juga diarahkan pada hilangnya meritokrasi dan munculnya dinasti politik yang kian menggurita. Dandhy mengibaratkan negara kini dikelola layaknya urusan domestik.

“Ruang publik sudah seperti meja makan keluarga; keputusan publik dibicarakan di sana tanpa ada kontrol,” sindirnya.

Menyoroti bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025, Dandhy membandingkan pola eksploitasi saat ini dengan masa kolonial di Jawa. Ia melihat adanya ketimpangan pembangunan yang mencolok di Sumatera.

“Bedanya, saat Jawa dieksploitasi Belanda, infrastrukturnya tetap diurusi. Di Sumatera, kekayaannya disedot dan dialihkan ke Jawa, sementara kecepatan pembangunannya tidak sebanding dengan kecepatan eksploitasinya,” urai Dandhy.

Terkait respons pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Dandhy tetap melihat UU Cipta Kerja sebagai kendala utama karena menarik kewenangan daerah ke pusat, yang pada akhirnya mematikan fungsi pengawasan.

“Sistem kita sudah semi-kerajaan karena tidak ada posisi oposisi di parlemen. Ini berbahaya,” tuturnya.

Tantangan Literasi dan Krisis Iklim
Penulis lainnya, Benaya Harobu, menceritakan pengalaman pahit saat diskusi serupa di Madiun yang berujung pengusiran. Hal ini baginya adalah cermin mundurnya demokrasi.

“Jawaban mereka melakukan pengusiran karena diskusi seperti ini bukan bagian dari budaya mereka. Jadi, saya baru tahu bahwa budaya Indonesia itu bukan baca buku. Kita butuh pemimpin daerah yang memiliki alasan cerdas dalam bertindak,” kata Benaya dengan nada menyindir.

Diskusi yang digelar oleh Indata Komunika Cemerlang dan Green Justice Indonesia (GJI) ini juga menjadi pengingat pedih akan korban jiwa akibat krisis iklim. Panut Hadisiswoyo, Direktur GJI, menegaskan bahwa bencana di penghujung 2025 adalah alarm keras.

“Bencana tersebut menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan realitas. Kita perlu ruang dialog yang mempertemukan sains, advokasi, dan refleksi kritis melalui literasi publik,” tutup Panut.

Acara ini turut dimeriahkan dengan pameran foto bencana serta kehadiran narasumber ahli seperti Wahyu (Kepala Stasiun Klimatologi Sumut), Prayugo Utama (Voice of Forest), dan jurnalis Nanda Fahriza Batubara. (Gun/hbc)