Inflasi Beberapa Kota di Sumut Lebih Tinggi di Atas Rata-rata, Diminta Maksimal Kendalikan Inflasi untuk Cegah Kemiskinan
Harianbisnis.com- Laju tekanan inflasi di Sumut per Januari 2026 secara tahunan (y-o-y) sebesar 3.81%. Namun di beberapa daerah atau wilayah IHK (indeks harga konsumen) di Sumut mencatatkan angka yang lebih besar dari rata-rata. Ada beberapa kota seperti Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Sibolga dan kota Gunung Sitoli yang inflasinya di atas rata-rata.
Dimana Pematang Siantar membukukan inflasi tahunan sebesar 4.7%, Padang Sidempuan 4.99%, Sibolga 5.28%, hingga Gunung Sitoli 8.68%. Untuk Sibolga dan Gunung Sitoli ini masih bisa dikatakan pengecualian. Namun untuk kota Siantar ini memang perlu mendapatkan perhatian serius. Karena untuk kota padang sidempuan sejumlah kebutuhan pangannya masih mengandalkan wilayah produksi yang letaknya berjauhan serta rawan gangguan harga karena faktor cuaca atau becana alam.
Sebagai contoh, kota Siantar pada dasarnya terletak di wilayah yang berdekatan dengan sumber produksi cabai seperti simalungun. Untuk saat ini cabai merah dari wilayah kabupaten simalungun khususnya pematang raya masih melakukan proses panen. Tetapi harga cabai di kota Siantar justru masih lebih mahal dibandingkan dengan kota medan.
Mengacu kepada PIHPS (pusat informasi harga pangan strategis), pada hari senin (23/02) rata-rata harga cabai merah di kota Medan 32.900 per Kg, sementara kota siantar 39.500 per Kg. Padahal kota siantar ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan sumber produksi cabai di Simalungun. Ada banyak faktor yang membuat suatu wilayah meskipun dekat dengan sumber produksi, namun harganya justru bisa lebih mahal.
Tata niaga kerap menjadi masalah yang membuat aliran distribusi barang justru mengalir ke wilayah lain, yang salah satunya dipicu masalah daya saing harga. Sebagai ilustrasi saat harga cabai merah alami kenaikan tajam di wilayah Sumut, justru kabupaten Karo pernah mencatatkan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan kota medan.
Hal ini terjadi karena aliran distribusi barang (cabai) dari luar Sumut banyak membanjiri kota Medan. Jadi memang dibutuhkan strategis khusus yang semestinya bisa dicarikan solusinya lewat TPID (tim pengendali inflasi daerah). TPID harus bisa memetakan anomali harga yang terjadi dalam Kawasan tertentu agar bisa diarahkan dengan kebijakan stablisasi harga yang efektif.
Tidak hanya cabai, komoditas seperti ikan segar secara tata niaga juga tidak begitu menguntungkan kota siantar. Karena pasokan ikan ada diwilayah pantai barat dan pantai timur. Namun apabila Kota Pematang Siantar bisa membangun supply chain yang efektif, bukan tidak mungkin harga ikan bisa lebih terjangkau. Demikian halnya untuk daging ayam, daging sapi maupun komoditas lainnya.
Tentunya tidak hanya Siantar saja, namun apabila pemerintah daerah kreatif dan memiliki kemampuan untuk menjaga inflasi. Wilayah yang bahkan tidak memiliki sumber daya alam mumpuni tetap mampu mengendalikan harga. Untuk skala nasional Jakarta bisa dijadikan contoh, untuk contoh keberhasilan lainnya bisa melihat Singapura yang jelas jelas tidak memiliki SDA mumpuni.
Pemerintah sebaiknya fokus dan maksimal dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Terlebih seperti di momen-momen belanja seperti sekarang ini. Kenaikan harga kebutuhan hidup sedikit saja cukup rentan membuat belanja masyarakat turun dan rawan dekati garis kemiskinan.
