Ketegangan Ketua DPRD dan Wali Kota Medan, Sutrisno Pangaribuan: Ini Jelas Mencoreng, Sesama Kader PDIP Itu Sangat Tidak Etis
Harianbisnis.com, Medan- Aksi saling ‘sindir’ Wali Kota Medan Bobby Nasution dengan Ketua DPRD Medan Hasyim membuat kader PDI Perjuangan angkat bicara.
Sutrisno Pangaribuan mengatakan agar Wali Kota Medan dapat memahami undang-undang pemerintah daerah secara utuh. Dimana lembaga DPRD juga berhak menentukan alokasi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Sutrisno menyikapi aksi saling ‘sindir’, kedua kader PDI Perjuangan itu.
Ia menilai hal itu ditengarai merespon kritik yang disampaikan Hasyim terhadap program lampu mirip “Pocong” yang tak kunjung selesai.
Bahkan Hasyim meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit proyek itu.
“Harus dipahami APBD itu adalah hasil paripurna DPRD, penyusunan APBD itu melibatkan DPRD sejak awal, prosesnya Wali Kota sebagai kepala daerah mengajukan APBD, disitu ada negosiasi politik, DPRD juga punya hak menentukan alokasi anggaran itu kemana,” kata Sutrisno.
“Mungkin dalam konteks itu Ketua DPRD dianggap ‘nitip’, aspirasi dalam bentuk alokasi anggaran, dana hibah juga bisa diarahkan ke aspirasi oleh Ketua DPRD, dalam konteks itu harus diluruskan dulu,” katanya.
Dalam hal ini Sutrisno menilai, apa yang dilakukan Wali kota Medan bukanlah contoh yang baik. Apalagi Bobby menuding Ketua DPRD lewat media sosial (medsos).
Bahkan, kata Sutrisno, belum pernah mendengar ada omongan kepala daerah seperti itu.
“Jadi Wali Kota itu harus menyadari dan menyikapi sebuah persoalan juga harus secara profesional,” ujarnya.
Mantan anggota DPRD Sumut ini mengatakan, seharusnya Bobby menggunakan dua koridor, apabila menganggap ada hal yang tidak sesuai koridor. Misalnya menggunakan rapat konsultatif dan mengundang Forkopimda. Kemudian ada komunikasi internal PDI Perjuangan.
“Jadi pernyataan yang kemudian di publis tanpa melalui klarifikasi itukan tidak etis namanya, lalu kalau misalnya dalam relasi kepala daerah, Wali Kota dan Ketua DPRD yang satu partai ada hal yang tidak sesuai bisa dibahas di internal. Artinya Wali Kota sebagai kader PDIP bisa menyampaikan ke atasannya, ke ketua DPC atau DPD, atau DPP,” katanya.
“Inikan komunikasi seperti ini menunjukkan buruknya komunikasi internal partai. Dan ini jelas mencoreng, kecuali Bobby dengan pernyataannya ini mau keluar dari PDIP, tapi sesama kader PDIP itu sangat tidak etis,” sebutnya.
Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan, bahwa apa yang dilakukan Ketua DPRD Medan, Hasyim masih ada pada jalurnya.
Dimana DPRD berfungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini Pemko Medan.
“Rekrutemen staf, penempatan pimpinan OPD, alokasi anggaran, proyek itu memang harus diawasi, jadi kalau gak diawasi lagi apa kerjanya,” katanya.
“Jadi tendensius atau tidak itu sangat subjektif, tapi dalam fungsi pengawasan, karena saya pernah duduk di DPRD, cara duduk Gubernur saja perlu saya awasi, itu artinya anda tidak luput dari pengawasan kita. Jadi yang ditunjukkan Hasyim adalah sebagai fungsi pengawasannya dan tidak boleh baper lah,” pungkasnya. (Rom/hbc)
